Klook.com
jasa pembuatan repository kampus

RUU Aparatur Sipil Negara

RUU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) merupakan RUU yang ramai dibicarakan minggu-minggu ini dikalangan awak media dan PNS, sebab kenapa? Dalam RUU ini hal yang mendasar mengenai urusan “piti” pensiun akan diubah secara progresif demi menjaga stabilitas keuangan negara. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditargetkan bisa disahkan menjadi UU pada akhirtahun ini. Melalui UU ini, Pemilu 2014 diharapkan akan lebih berjalan adil karena tidak ada keberpihakan aparatur lagi.

"istana negara tempo dulu"

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap (PTT) pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang
berwenang.

Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai
Pegawai ASN.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN
yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Mari kita lihat pasal mengenai pensiun:

Pasal 88
Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

Pasal 89
(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah
mencapai batas usia pensiun.
(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
(3) Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
(4) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 90
(1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan
pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1 : 2 (satu banding dua).
(2) Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun PNS diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 125
Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013.
Download Rancangan Undang-Undang ASN

Leave a Comment

%d bloggers like this: