Klook.com
jasa pembuatan repository kampus

Jabatan Fungsional Bendahara, Kapankah?

Meskipun sekarang sudah tertulis bahwa bendahara adalah merupakan jabatan fungsional, tapi pada kenyataannya bendahara masih struktural (masih ada atasan yang masih terasa enggan)

Kalau atasan tidak senang dengan satu bendahara (karena idealis) atasan tersebut dengan gampang dapat mengganti bendahara tersebut. Bahkan mungkin dengan tambahan hukuman disiplin.

Saya pikir, lebih baik bagi Sistem Pengelolaan APBN jika Bendahara dijadikan benar-benar FUNGSIONAL. Jadi PA/Kuasa Pengguna Anggaran tidak benar-benar berkuasa penuh akan DIPA suatu kantor, masih ada check-ricek & balance.

pertanyaannya adalah Siapa yang bisa memperjuangkan status bendahara agar menjadi Fungsional?, sedangkan para bendahara sendiri sangat sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari & setelah berhenti menjadi bendahara kebanyakan malah mikir “masa sulitnya sebagai bendahara telah berakhir, ngapain juga mikirin nasib orang-orang yang masih jadi bendahara, ditambah lagi dia juga sudah dibebani pekerjaan yang baru?”

Jika saya ingin memperjuangkan bendahara agar menjadi FUNGSIONAL so apa yang bisa saya lakukan?
1. mengirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi ?
2. Mengirim Surat kepada menteri Keuangan agar bendahara dijadikan fungsional?
3. menulis suatu tulisan tentang semua seluk beluk pekerjaan bendahara & solusinya di Media Indonesia/ surat kabar lainnya? sehingga mendapatkan perhatian dari pejabat yg berwenang menjadikan bendahara fungsional?

siapa yang berwenang untuk menjadikan bendahara sebagai pekerjaan fungsional?

yoet:
kalo jadi fungsional….. selamanya bisa jadi bendahara dunk?  ???

dah bertaon2 lalu dbilangin “ntr jd Fungsional loh,, tunjangannya juga beda” pe skg ga ad tuw.. mengharapkan tunjangan krn merasa wajar aj dapat tunjangan beda, mayankan  ;D tanggung jawabnya jg besar.. tapi.. sama aj tuh.. dah males ngbandingin penghasilan sendiri sama penghasilannya pegawai di ruang arsip yg THPnya lebih besar huff

avathard:
setuju, kayanya yang bagus mending bersurat ke KPK dah,
aq berpikir, bahwa ada beberapa pimpinan yang arogan terhadap bendahara, seenaknya memerintah bendahara untuk berbuat korupsi demi memenuhi hasrat pimpinan,
dalam undang undang keuangan negara telah jelas bahwa bendahara adalah jabatan fungsional, dan telah dikatakan bahwa, bendahara itu bertanggungjawab secara fungsional kepada KPPN (selaku kuasa BUN)
tapi kenyataanya bulshitt,
aq dah lama jadi bendahara, dengan tingkat kerjaan yang lebih banyak dibanding yang sederajat, mendpatkan penghasilan yang sama juga, tapi resiko setrees yg lebih besar, menurut saya, bendahara yg ada di indonesia ini sedang disiksa oleh negara,
wuiiih unek unek yg terpendam lama nih

eman:
Sebenarnya Kran Fungsionalisasi Bendahara udah di buka oleh Kementerian Keuangan (sebagai wakil Pemerintah) dan DPR melalui Undang-undang, tapi Kementerian lainnya “Gondeli” Hak Bebas Bendahara untuk tidak didikte atasan langsung-nya….

Akhirnya “Perjuangan” Kementerian Keuangan jadi Mati Suri….capek deh…..

Hidup Bendahara…!!! Bebaskan Bendahara dari Arogansi Campur tangan atasan….!

Leave a Comment

%d bloggers like this: